MEDAN (Berita): Dinas Pendidikan (Disdik) se-Sumatera Utara menandatangani perjanjian integritas kejujuran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan digelar mulai 23 Maret mendatang. Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatangan perjanjian yang dilakukan oleh Disdiksu dengan kementrian pendidikan nasional (Kemendiknas) beberapa waktu lalu.
“Kejujuran dalam pelaksanaan UN adalah tanggung jawab semua pihak, kita tidak ingin UN kali ini di nodai dengan hal-hal yang melanggar etika,” ujar kepala dinas pendidikan Sumatera Utara (Kadisdiksu), H Bahrumsyah usai melaksanakan penandatangan integritas kejujuran dalam pelaksanaan UN dikantornya Jalan T Cik Ditiro Medan, Jumat (12/3).
Dia mengatakan, sudah saatnya guru dan Disdik memberikan kesempatan kepada anak didik untuk berusaha sendiri pada saat pelaksanaan UN kerena hasil UN akan dijadikan pemetaan mutu pendidikan guna melalukan pemerataan pendidikan kedepan. “Untuk itulah Disdiksu memanggil seluruh Disdik kabupaten/kota untuk melaksanakan UN secara jujur yang ditandai dengan penandatanganan integritas kejujuran,” tekan Bahrumsyah.
Pada penantanganan tersebut selain dihadiri oleh Disdik 33 kabupten/kota juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Syamsul Arifin yang diwakili oleh Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumut, Edi Sofyan. Pada kesempatan itu juga dilakukan pembahasan mengenai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Pendidikan Sumatera Utara yang akan digelar pada 31 Maret mendatang. “Kita juga mengumpulkan bahan-bahan tentang pendidikan yang ada di kabupaten/kota sebagai bahan untuk musrembang,” kata Bahrumsyah.
Sebelumnya, Koordinator pengawas UN dari perguruan tinggi, Prof H Syawal Gultom mengatakan, indikasi adanya kecurangan kemungkinan besar pasti terjadi dan yang terpenting adalah bagaiman untuk meminimalisir kecurangan UN. “Sumber kerawanan UN itu ada pada naskah soal, tentunya mulai dari penulisan naskah, pencetakan, serta pendistribusian dan indikasi lainnya yang mengarah pada kecurangan-kecurangan,” ucap Syawal.
Kerawanan UN, lanjut Syawal, juga tergantung pada keberadaan pengawas. Pengawas ini bertugas mengawasi pelaksanaan UN agar bisa berjalan dengan tertib dan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaannya. “Keberadaan pengawas sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal,” katanya.(aje)
Sumber: Berita Sore on Maret 13, 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar